Loading...

KERTAYASA — Seringkali muncul pertanyaan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai siapa yang berhak menentukan kategori tingkat kesejahteraan atau desil untuk program bantuan sosial. Merespons hal tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) memberikan klarifikasi resmi bahwa desa tidak memiliki wewenang untuk menentukan atau menetapkan desil warganya.

Kewenangan mutlak terkait penetapan desil berada di tangan Pemerintah Pusat. Pengelompokan ini dihitung secara otomatis oleh sistem pusat berdasarkan indikator yang terangkum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lantas, sejauh mana peran Pemerintah Desa terkait data kesejahteraan warga?

Dalam sistem pendataan sosial, fungsi Pemerintah Desa lebih kepada fasilitator dan verifikator di tingkat akar rumput. Adapun peran utama desa meliputi:

• Melakukan Pendataan & Verifikasi: Mencatat dan memverifikasi kondisi faktual sosial-ekonomi warga di lapangan.

• Mengusulkan Pembaruan Data: Mengirimkan usulan perbaikan data ke pusat apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi warga (misalnya: dari mampu menjadi rentan karena kehilangan pekerjaan, atau sebaliknya).

• Mendampingi Masyarakat: Membantu warga yang ingin mengajukan usulan nama baru atau memberikan sanggahan terhadap data penerima bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran.

Meskipun desa berhak mengusulkan pembaruan, Pemerintah Desa tidak bisa mengubah angka desil secara langsung. Keputusan akhir apakah usulan tersebut disetujui dan berimbas pada perubahan desil sepenuhnya diproses oleh sistem DTSEN di Pemerintah Pusat.

Solusi Jika Desil Tidak Sesuai Fakta

Pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan data bisa saja tidak mutakhir. Oleh karena itu, jika ada warga yang merasa kategori desil-nya saat ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya, ada beberapa langkah pembaruan data yang bisa dilakukan:

1. Melalui Pemerintah Desa: Warga dapat melapor ke kantor desa dengan membawa dokumen kependudukan agar perangkat desa dapat membantu mengusulkan perbaikan data melalui sistem yang terhubung dengan pusat.

2. Melalui Dinas Sosial: Warga dapat langsung berkonsultasi dan mengajukan pembaruan data ke Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota setempat.

3. Melalui Aplikasi Cek Bansos: Secara mandiri, warga yang memiliki telepon pintar dapat mengunduh Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Di dalam aplikasi tersebut, terdapat fitur "Usul-Sanggah" yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri sendiri, keluarga, atau menyanggah warga lain yang dinilai tidak layak menerima bantuan.

Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami alur birokrasi pendataan sosial dengan lebih baik dan memanfaatkan kanal-kanal resmi yang tersedia jika membutuhkan penyesuaian data kesejahteraan.